kalteng.net

Tulisan diambil dari arsip Kalteng.net 12-4-2002

Andaikan Kartini masih hidup, mungkin ia akan menangis tersedu-sedu, mungkin juga marah dan protes, mengapa setiap hari kelahirannya selalu diisi dengan acara-acara seremonial yang hampir tidak ada arti dan relevansinya dengan pergumulan riil kaum perempuan saat ini. Hal ini mau mengatakan bahwa Kartini bukan model seperti boneka yang harus di tiru-tiru cara berpakaiannya, kecantikannya, dan bentuk luar lainnya.
Cara-cara kita memperingati hari Kartini selalu terjebak dalam berbagai bentuk kedangkalan, tanpa refleksi dan kontemplasi serta mengarah pada snobisme yang dungu yang secara langsung mau memperlihatkan kekurangpekaan kita pada perjuangan riil seorang Kartini. Cara seperti itu membodohi kepintaran Kartini dan justru menenggelamkan pesan hakiki dari perjuangannya. Bukankah acara lomba mirip-miripan seperti di atas justru akan membawa kaum perempuan untuk masuk dalam kerangkeng emas yang malah tidak membebaskan?

Maraknya organisasi-organisasi yang berbasiskan perempuan atau paling tidak yang membela kepentingan kaum perempuan, ternyata masih kalah pamor dengan kelompok-kelompok pro status quo—khususnya organisasi jelmaan orde baru—untuk muncul ke permukaan. Dalam banyak kesempatan perayaan hari ulang tahun R.A Kartini, kelompok-kelompok pro status quo ini justru mendapat tempat untuk mengaktualisasikan semangat Kartini dalam versi mereka. Dari sisi ini peran lembaga-lembaga non-pemerintah yang berbasis perempuan hampir tidak ada gaungnya samasekali.

Nasib perempuan dalam perbincangan

Munculnya Presiden perempuan yang memegang tampuk kepemimpinan di negeri ini tidak serta merta mengubah atau berpengaruh besar pada tatanan sosial kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Bahkan indikasi peminggiran peran serta perempuan justru semakin kuat. Persoalan yang menimpa buruh-buruh perempuan, pereduksian bahwa tempat perempuan adalah di dapur, sumur dan kasur adalah sebuah bentuk nyata dari proses peminggiran itu. Di setiap sektor, perempuan selalu mengalami subordinasi dan mengalami domestifikasi secara sistematis. Pada satu pihak sejumlah lembaga perempuan yang didirikan oleh kaum perempuan sendiri, justru semakin menggiring perempuan sebagai “pelengkap” laki-laki. Dharma Wanita adalah salah satu contoh konkret bagaimana struktur bagi kaum perempuan dibangun atau diciptakan tidak memberikan ruang yang kondusif bagi kaum perempuan untuk mengekspresikan hak-hak asasinya, namun justru melanggengkan ideologi patriakhi yang ada. Mereka mengusung perempuan sebagai pelengkap semata bagi para suami. Maka suatu yang wajar jika dalam menghadapi berbagai pelanggaran hak asasi perempuan, organisasi macam Dharma Wanita justru diam seribu bahasa, tanpa bisa berbuat apa-apa.

Pada pihak lain, dalam sektor ekonomi dan industri, kaum perempuan justru lebih dahsyat mengalami marginalisasi. Perempuan dipekerjakan bukan karena ia dihargai, namun justru karena sifat-sifatnya yang tabah dan patuh. Perempuan dimobilisasi sebagai buruh yang mendapat bayaran yang amat murah. Tak jarang mereka disuruh lembur dengan fasilitas yang sangat memprihatinkan. Dalam kehidupan rumah tangga, tak kurang hebat diskrimansi yang mereka terima. Mitos bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah pelayan suami adalah sebuah fenomena yang sadar atau tidak sadar telah menjadi tradisi yang hidup dan berkembang dalam konteks kita.

Pada titik ini sesungguhnya ideologi patriakhi makin memperlihatkan segi-seginya yang asli, bahwa ia memiliki kejantanan hanya ketika dihadapkan pada kaum yang lemah ge-mulai, pada perempuan. Dengan dukungan struktur politik yang ada, dunia industri mengeks-ploitasi kaum perempuan. Lembaga-lembaga yang didirikan seolah-olah untuk melindungi kaum perempuan malah justru sebaliknya melegal-formalkan penindasan itu dalam bentuk yang lain.

Kembali ke semangat Kartini yang semula

Menyadari bahwa kaum perempuan kita belum diberikan tempat yang sebagaimana mestinya, semakin sulit bagi kita untuk mencari sebuah model sementara yang sifatnya menjadi referensi lokal untuk merangngsang munculnya gagasan yang bisa berfungsi mengembalikan peran perempuan pada posisi yang setara dengan kaum laki-laki. Namun tidak berarti bahwa model tersebut tidak ada. Salah satu yang bisa kita gali adalah gagasan dan pengalaman hidup Kartini. Harus diakui, bahwa berbicara tentang kartini adalah laksana sebuah sinetron yang tidak selesai, laksana sebuah lagu yang terhenti di tengah jalan. Ia sekaligus potret dari sebuah kekalahan. Kekalahan melawan struktur dan budaya yang feodal. Ia gigih memperjuangkan kaum perempuan pada masanya dan menentang keras perkawinan poligami, namun toh akhirnya harus menerima ketika dijadikan istri kesekian dari seorang Bupati. Kekalahan Kartini yang paripurna dibuktikan dengan kematiannya. Kartini mati muda. Itulah bagian dari nasibnya yang paling tragis. Namun justru karena itu Kartini bisa tampil selaku cermin yang jelas bagi pencarian kita. Pencarian itu tidak akan bisa dilakukan dengan melihat bentuk-bentuk luarnya saja dari seorang Kartini, namun harus masuk ke relung pemikirannya yang terdalam. Bila pencarian itu terjebak dalam simbolisme yang bodoh, maka tidak mustahil kaum perempuan Indonesia akan mengalami “kekalahan” untuk kedua kalinya sesudah Kartini.
Bangkit dari Kekalahan: Tantangan bagi Gerakan Perempuan

Terlepas dari tesis apakah Jender telah Mati seperti yang dikatakan Ivan Illich, adalah suatu keharusan yang mendesak bagi kaum laki-laki untuk re-edukasi diri. Sejalan dengan pemikiran seorang psikolog Amerika, Betty Friedan, bahwa perjuangan riil kaum feminis adalah mendobrak kultur yang tidak merelakan kaum perempuan menerima atau memenuhi kebutuhan asasi mereka untuk bertumbuh dan menggenapi potensi-potensinya sebagai makhluk manusia. Harus diakui bahwa perjuangan kaum perempuan di negeri ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kultur masyarakat yang patriakhal, feodal dan kelompok-kelompok eksklusif/konservatif dari agama-agama tertentu adalah sebuah tantangan untuk dihadapi. Bukankah tokoh-tokoh seperti Mernissi, Bashin, Riffat Hassan, Elizabeth Fiorenza dan sebagainya, telah mampu untuk mengukuhkan teori tentang perempuan dengan segala konteksnya?
Langkah ke depan yang paling penting adalah menyadarkan kelompok-kelompok yang berbasis perempuan seperti PKK, Dharma Wanita dan lainnya, serta menumbuhkan apa yang dikatakan Paulo Freire sebagai kesadaran kritis (critical consciousness) yaitu kesadaran di mana seseorang mampu memberikan ruang analisis secara kritis terhadap struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan akibat yang ditimbulkan kepada masyarakat, serta mampu memberikan perubahan tindakan pelaku terhadap objek.

Dalam kerangka yang lebih luas, jangan mimpi akan ada sebuah demokrasi yang sejati, bila hak-hak perempuan masih mengalami diskriminasi. Untuk itu para pengambil kebijakan harus memperhitungkan dan mampu membaca situasi yang ada dengan secermat mungkin. Akhirnya bila eksistensi perempuan-perempuan Indonesia dapat diakui dalam pentas kehidupan, maka di situlah akan muncullah Kartini-Kartini generasi baru yang peka akan perubahan, yang akan berteriak akan sebuah keadilan dan yang turut membentuk wajah Indonesia yang demokratis di masa depan. Semoga!

Penulis adalah Teolog, SC Pada Forlog Antar Agama Kalimantan Selatan, Pemerhati masalah Sosial Keagamaan tinggal di Banjarmasin.